Kopeklin.WahanaNews.co | Massa yang tergabung dalam beberapa kelompok buruh terlihat sudah mendatangi pintu masuk atau gerbang utama Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2022).
Pada pukul 10.40 WIB, terlihat buruh yang menggunakan seragam berwarna hitam nuansa merah itu berjalan kaki dari arah jalan layang (flyover) Senayan Jakarta Pusat ke arah pintu utama Gedung DPR RI.
Baca Juga:
Kabar Baik, Prabowo Umumkan Kenaikan Upah Buruh 6,5 Persen di 2025
Mereka berjalan hingga menutupi hampir seluruh sisi Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Slipi. Alhasil, sebagian kendaraan yang melintas dialihkan ke jalur paling kanan hingga ke jalur bus TransJakarta.
Di saat yang sama, petugas lalu lintas tengah mengawasi ratusan buruh yang sedang berjalan itu. Hingga berita ini dilaporkan, mereka berjalan kaki dengan tertib dan kondusif.
Di saat yang sama, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan gedung DPR akan menjadi pusat demo para buruh yang ada di Jabodetabek.
Baca Juga:
Soal Buruh Tolak Ikut Wajib Tapera, Kemnaker: Kurang Sosialisasi
"Diperkirakan ada 2.000 buruh yang akan hadir," kata Said Iqbal di depan gedung DPR RI.
Aksi yang sama juga digelar para buruh yang berdomisili di 20 provinsi. Mereka menggelar aksi di setiap gedung Pemerintahan Provinsi Selasa ini.
Untuk diketahui, beberapa elemen buruh dan massa lain membawakan beberapa tuntutan dalam demonstrasi Selasa ini.
Sebelumnya, pemerintah menaikkan harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, solar subsidi dari Rp5.150 per liter jadi Rp6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi naik dari Rp12.500 jadi Rp14.500 per liter sejak Sabtu 3 September 2022 pukul 14.30 WIB.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan demonstrasi ini salah satunya merespons kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Ada tiga isu yang diangkat, yang pertama tolak kenaikan harga BBM," ujar Said di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 6 September.
Tuntutan kedua, yakni menolak pembahasan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.
"Saya termasuk orang yang percaya bahwa Presiden Jokowi kalau rakyat bergerak, dia akan mendengar," kata Said.
Ketiga, meminta agar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) naik 10-13 persen pada 2023.
"Kita harus yakinkan Presiden Jokowi bahwa keputusan beliau tidak tepat dan menyengsarakan rakyat. Jurnalis, netizen, gunakan kekuatan jari-jari untuk kita lawan," ujarnya.
Pantauan VOI sekitar pukul 12.15 WIB, massa buruh mulai memadati jalan di depan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Akibatnya arus lalu lintas menjadi tersendat.
Sementara, ribuan personel polisi bersiaga mengawal kelancaran aksi demonstrasi di kawasan Gedung DPR Jakarta. [Tio]