Kopeklin.WahanaNews.co | PLN membutuhkan dana USD500 miliar atau setara Rp 7.511 triliun untuk bisa menjalankan proyek transisi energi.
BUMN di sektor ketenagalistrikan itu membutuhkan dukungan melalui pembiayaan berbunga rendah, kerangka kebijakan, dan kolaborasi.
Baca Juga:
Urgensi Krisis Iklim, ALPERKLINAS Apresiasi Keseriusan Pemerintah Wujudkan Transisi Energi Bersih
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyadari transisi energi akan berdampak langsung penurunan emisi global.
Namun demikian investasi yang dibutuhkan juga cukup besar. "Sehingga upaya kami dalam menurunkan emisi perlu dukungan," ungkap Darmawan, Kamis (14/7/2022).
Menurut dia PLN telah menunjukkan komitmen dalam mencapai target Carbon Neutral 2060 dengan berbagai program.
Baca Juga:
Di COP29, PLN Perluas Kolaborasi Pendanaan Wujudkan Target 75 GW Pembangkit EBT 2030
Saat ini, PLN telah menjalankan transisi energi dengan membangun pembangkit energi baru terbarukan.
Secara bertahap PLN juga mempensiunkan dini pembangkit berbasis batu bara. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030, PLN bakal membangun pembangkit EBT sebesar sekitar 51,6 persen dari target penambahan pembangkit baru.
"Kami sadar ini semua belum cukup. PLN juga mengakui tidak bisa melakukan semua ini sendiri. Karena itu, jalan keluarnya adalah dengan kolaborasi bersama," kata Darmawan.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman menjelaskan dalam menjalankan transisi energi Indonesia PLN sebagai pemain utama.
Berbagai upaya penurunan emisi karbon dilakukan PLN, mulai dari penurunan emisi dari sektor pembangkit listrik, hingga mendorong masyarakat terlibat aktif menggunakan energi berbasis listrik dalam kehidupan sehari hari.
Langkah ini dilakukan agar menekan ketergantungan pada energi berbasis fosil.
"PLN merupakan salah satu pemain kunci dalam transisi energi.
PLN perlu dukungan kolaborasi semua pihak agar program transisi energi yang dicanangkan bisa berjalan dengan baik," tutur Luky.
Luky menjelaskan pemerintah sangat terbuka atas skema kerja sama energi bersih untuk mencapai target pengurangan emisi global. Indonesia mendorong adanya skema Blended Finance yang mampu menjadi solusi dari sisi investasi.
"Blended Finance jadi salah satu cara untuk solusi pendanaan transisi energi. Saya yakin semua negara ingin mencapai cita-cita ini. Maka perlu kerja sama untuk bisa mencapai hal tersebut," kata dia.
Blended finance dimaksudkan untuk menemukan skema pembiayaan yang optimal dengan mengkombinasikan beberapa sumber pendanaan atau pembiayaan dalam satu proyek. Misalnya, dari anggaran pemerintah, pihak swasta dan donor. [Tio]
