"Saya lihat di masa Pak Jokowi enggak mampu. Kalau bicara kebijakan publik, tidak mungkin jangka pendek," jelasnya.
Seperti diketahui, rencananya pemerintah akan melakukan uji coba konversi elpiji ke kompor listrik di wilayah Solo, Jawa Tengah dan Denpasar, Bali.
Baca Juga:
Penyebutan KKB Jadi OPM Disebut Pengamat Langkah Maju dari Pemerintah
"Program kompor listrik induksi ini masih merupakan uji coba atau prototipe sebanyak 2.000 unit dari rencana 300 ribu unit, yang akan dilaksanakan di Bali dan di Solo," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu.
Menurut Ketua Umum Partai Golkar ini, hasil dari uji coba ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan terkait program konversi kompor gas menjadi listrik industri. Airlangga juga menegaskan, pemerintah belum akan memberlakukan konversi kompor gas elpiji tiga kilogram menjadi kompor listrik induksi pada tahun ini.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai penundaan program konversi kompor elpiji 3 kg ke kompor listrik induksi lebih disebabkan oleh kesiapan pemerintah untuk menjalankan program tersebut.
Baca Juga:
Presiden Jokowi Sulit Dimakzulkan, Pengamat Ungkap Alasannya
"Penundaan ini menurut saya karena faktor dari persiapan terlebih dahulu. Karena kalau keekonomian, selama masih menggunakan tarif subsidi kompor induksi lebih ekonomis jika dibandingkan kompor gas," terangnya.
Mamit menjelaskan perhitungan ekonomi program konversi tersebut. Jika masyarakat menggunakan elpiji 3 kg sebanyak 3 tabung dalam 1 bulan di mana harga eceran per tabung adalah Rp 20.000 per tabung maka pengeluarannya adalah Rp 60.000 per bulan.
"Kita bandingkan dengan kompor induksi di mana pemakaian dalam 1 bulan minimal saja 60 kwh. Dengan per kwh kita gunakan tarif 900 VA subsidi yaitu Rp605 per kwh maka sebulan harus membayar Rp 37,8 ribu. Tapi semua tergantung pemakaian ya. Sama seperti tarif listrik ke depannya," jelasnya.
